
Ignnews.id, Natuna – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Natuna mengajak seluruh elemen bekerjasama dalam mensukseskan pendataan pemilih.
Hal ini dilakukan sejak awal agar dikemudian hari tidak ada lagi warga negara atau masyarakat yang tidak dapat menyampaikan gak suaranya di pemilu 2024 mendatang.
“Untuk menyusun data pemilih tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan perlu butuh waktu lama. Oleh karena itu kami dari KPU perlu seluruh elemen dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat,” sebut ketua KPU Natuna, Junaedi Abdillah usai membuka acara sosialisasi Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilih. Di Ball Room Adiwana Jelita Sejuba Resort, Desa Sepempang, Kamis (24/11/2022).
Junaedi menyampaikan, Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 yang terbit pada 22 Oktober 2022 ini, terdapat tiga hal yang berbeda dari aturan-aturan sebelumnya. Mulai dari penggabungan penyelenggaraan di dalam dan luar negeri, pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus, hingga reformulasi formulir pemutakhiran.
“Pada PKPU ini dilakukan penyederhanaan regulasi dengan pengaturan dan kebijakan yang lebih komprehensif. Selain itu juga dilakukan efisiensi dan efektifitas proses penyusunan daftar pemilih,” ucapnya.
Selain itu Junaedi mengatakan, PKPU ini mengakomodir hak pilih semua pemilih yang dipastikan tidak berada di wilayah domisili administrasinya pada saat hari pemungutan suara atau pemilih di lokasi khusus.
“Jadi kalau dulu pemilih di wilayah dapil satu misalnya agak menjadi persoalan tersendiri jika harus memilih diwilayah lainnya, sehingga menjadi sengketa di beberapa daerah. Jadi nantinya pada saat Pemilu 2024 ini, nanti rencananya para warga tersebut apabila telah memenuhi syarat bisa kita siapkan TPS khusus,” paparnya.
Dikatakannya, untuk pendataan pemilih ini merupakan rangkaian kegiatan yang sangat panjang, dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023.
“Makanya supaya semua masalah terkait data pemilih bisa terungkap. Kepala Desa, Lurah, memiliki peran yang sangat penting. Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini semua warga bisa terdata di Natuna. Jangan sampai ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, dihadiri oleh Bupati Natun yang diwakili Asisten III Setda Natuna, Tasrif, itu, diikuti oleh perwakilan Forkopimda, para Kepala Desa, LSM, OKP, Pegiat Sosial, Pers dan perwakilan masyarakat. Laporan (Hardi/Fer).












