IGNNews.id, Bengkalis – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (19/1/2026). Pembentukan ini merupakan langkah krusial dalam menyusun dokumen strategis pembangunan yang bersumber langsung dari aspirasi masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua III, Hendrik Saputra Pangaribuan. Turut hadir mewakili Bupati Bengkalis, Sekretaris Daerah (Sekda) Ersan Saputra, TH.
Landasan Hukum dan Fungsi Pokir Pembentukan Pansus ini mengacu pada Pasal 123 Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD. Dokumen Pokir ini nantinya akan menjadi kompilasi komprehensif dari:
-
Hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD.
-
Rapat Dengar Pendapat (RDP) umum.
-
Hasil konsultasi dan studi banding.
-
Masukan dari kelompok pakar atau tenaga ahli.
-
Hasil pembahasan tahapan penyusunan APBD.
Struktur Kepemimpinan Pansus Berdasarkan usulan dari tujuh fraksi (PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, PKS, PKB, Bintang Demokrat Karya, dan Amanat Perindo Persatuan), disepakati susunan pimpinan Pansus Pokir sebagai berikut:
-
Ketua Pansus: Hendra, ST., MT., MM.
-
Wakil Ketua Pansus: Suyanto.
Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, menyatakan bahwa Pansus ini bertugas mengolah data aspirasi agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Seluruh anggota DPRD yang hadir telah menyetujui dan menerima rancangan keputusan ini. Dokumen Pokir adalah jembatan antara kebutuhan riil di lapangan dengan perencanaan anggaran pemerintah daerah,” ujar Septian.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Khusus Pokok-Pokok Pikiran, yang menandai dimulainya kerja intensif dewan dalam mengawal usulan pembangunan untuk tahun anggaran mendatang.
