Pansus DPRD Batam Matangkan Substansi Ranperda PSU Perumahan Bersama Pemko

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kembali menggelar rapat lanjutan bersama tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Rabu (15/4/2026).F-Istimewa
banner 120x600

IGNNews.id, Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus memacu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Pada Rabu (15/4/2026), Pansus menggelar rapat krusial bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membedah lebih dalam pasal-pasal substansial dalam draf regulasi tersebut.

Rapat yang berlangsung di ruang komisi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus, Ir. H. Suryanto. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Bagian Hukum Setdako Batam serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi tata ruang dan permukiman.

Suryanto menjelaskan bahwa pembahasan saat ini memasuki tahap krusial, di mana setiap pasal disisir secara mendalam untuk memastikan regulasi tersebut komprehensif dan tidak tumpang tindih. Fokus utama Pansus adalah memastikan aturan PSU ini nantinya benar-benar bisa diimplementasikan secara teknis di lapangan, terutama terkait penyerahan aset dari pengembang ke pemerintah daerah.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kembali menggelar rapat lanjutan bersama tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Rabu (15/4/2026).F-Istimewa

“Kami terus menghimpun masukan dari hasil konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah menyempurnakan pasal-pasal yang menjadi jantung dari Ranperda ini. Kami optimis pembahasan bisa tuntas sesuai dengan target waktu yang ditetapkan,” tegas Suryanto.

Legislator ini menambahkan, sinergi yang kuat antara Pansus DPRD dan eksekutif menjadi kunci utama dalam mempercepat proses legislasi ini. Kehadiran Perda PSU diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat perumahan, sekaligus memastikan keberlanjutan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pemerintah kota.

Dengan regulasi yang lebih terarah, penataan kawasan permukiman di Batam diharapkan menjadi lebih rapi dan berkelanjutan. Penataan PSU yang baik dinilai akan berdampak langsung pada kualitas hidup warga dan estetika tata kota Batam di masa depan.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *