Ignnews.id, Natuna – Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang menjadi atensi dari beberapa kelembagaan negara, salah satunya dengan menyelesaikan masalah tersebut dan mendapatkan apresiasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah Kepulauan Riau, Kamis (21/4/2022) di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri.
“Perhargaan ini salah satu upaya kita (Pemda.red) dalam membenahi segala permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Menurut Bupati Wan Siswandi, hal untuk mempermudah koordinasi dengan beberapa kelembagaan tersebut melalui satu pintu dengan sarana yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Jadi dalam penyelesaian suatu masalah kita cukup berkoodinasi melalui satu pintu, dan ini untuk memudahkan kita dalam bekerja. Contoh soal dalam penyelesaian sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah,” ungkap Wan Siswandi.
Pemda Natuna selama ini pernah menjadi atensi KPK terkait permasalahan sertifikat tanah aset milik pemerintah daerah. Namun dalam setahun terakhir, Pemda Natuna berhasil menyelesaikan masalah tersebut dan mendapatkan apresiasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus dari KPK.
Sejumlah perhargaan tersebut diantaranya penghargaan sertifikasi tanah pemerintah daerah terbanyak tahun 2021 dan Rasio Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah Tertinggi tahun 2021.
“Capaian ini bukan semata-mata keberhasilan dari Bupati dan Wakil Bupati, namun ini berkat kerja keras serta koordinasi yang baik dari seluruh OPD terkait,” ungkap Wan Siswandi.
Kegiatan ini melibatkan beberapa kelembagaan negara seperti KPK, BPKP, Mendagri Serta Pemerintah Daerah Kepulauan Riau. Dan diikuti oleh seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan dihadiri oleh Gubernur Ansar Ahmad. Laporan (Hardi/Fer).
