
Ignnews.id, Natuna – sebanyak 100 lebih Kepala Keluarga diwilayah Jemengan, dan Tanjung Sri Kecamatan Bunguran Timur terancam tidak memiliki rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun.
Pasalnya para warga yang tinggal disekitar aliran pasang surut air laut tersebut, rencananya akan dipindahkan di perumahan yang akan dibangun oleh Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun kenyataannya perumahan itu hanya hak guna pakai yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemerintah.
Is Warga Jemengan yang rumahnya terdata akan dibongkar menuturkan bahwa rumah yang dibangunnya sejak tahun 80 an itu sebetulnya berada pada lokasi aliran air laut ketika pasang surut.
Sejak perkembangan jaman, wilayah jemengan yang cukup jauh dari pusat kota mulai dipadati sejumlah penduduk. Sehingga terlihat tidak tertata dengan baik.
“Dulu ketika bangun rumah ini, lokasi ini seperti rawa. Jadi setiap air laut pasang naik debit airnya, namun ketika air ini surut, hilang juga air lautnya. Maka apakah lokasi ini bisa dikatakan Daerah Aliran Sungai (DAS)?,” tanya Is, usai pertemuan terkait rencana sosialisasi relokasi warga bantaran sungai di kantor Kecamatan Bunguran Timur. Rabu (22/6/2022).
Ia juga menuturkan, berdasarkan definisi Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut, antara lain erosi (pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan (sedimentasi). Ketiga aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran.
Selain itu, sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah yang disekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Pada umumnya setiap aliran sungai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah dan hilir.
“Sedangkan untuk wilayah Jemengan yang katakan sungai ternyata hulunya saja tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan bantaran sungai, dan sebelum dibangun masjid agung aliran air laut ini hanya pasang surut aja. Selain itu wilayah jemengan dari tahun ke tahun tidak pernah banjir ataupun mengalami erosi,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan oleh Mad warga jemengan yang sudah bermukim sejak lama sampai memiliki cucu memaparkan, bahwa lokasi ini sudah menjadi tempat tinggal keluarga mulai dari kecil dulu.
“Segala program pemerintah wilayah ini selalu diikuti dan menjadi percontohan bagi daerah lain, seperti pembangunan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu komponen Program Sanitasi Perkotaan dan Infrastruktur Pedesaan (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM-Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk berpartisipasi memecahkan berbagai masalah yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Ia juga merasa kecewa dengan penyampaian dari dinas terkait bahwa warga yang akan dipindahkan tersebut akan menempati rumah yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR dengan status Hak Guna Pakai atau Hak Pakai.
“Hal yang menjadi permasalahan bagi kami para warga jemengan adalah status rumah yang dibangun nanti ternyata Hak Pakai dan sewaktu-waktu pemerintah butuh kita akan kena usir dan tidak punya rumah lagi. Sedangkan kita bangun rumah ini untuk tinggal anak dan cucu, “ucapnya.
Berdasarkan informasi media ini, untuk pembangunan fisiknya akan ditanggung oleh Kementerian. Sementara itu, besaran rumah yang diusulkan adalah tipe 36 dengan perkiraan anggaran Rp 135 juta per unit.
Sementara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Laporan (Hardi/Fer).












