Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang Tidak Sistem Lelang, Ada Apa?

Agus Mukti Wibowo selaku Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (ft-ignnews.id)
banner 120x600

IGNNews.id,Tanjungpinang-Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak melakukan lelang terkait retribusi parkir dan dana parkir di kelola langsung oleh Dinas Perhubungan, ada 187 titik parkir prabayar, pada tahun 2022 retribusi berhasil meraup dana sekitar Rp 1,4 Miliar.

Agus Mukti Wibowo selaku Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang saat ditemui menjelaskan, pengelolaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Kota Tanjungpinang pada mekanismenya tidak dalam bentuk sistem lelang karena langsung di kelola oleh pemerintah kota.

“Terkait retribusi parkir itu dikelola pemko langsung dan bukan melalui lelang,” ungkap Agus Mukti Wibowo kepada ignnews.id, Selasa (24/01/23).

Pemerintah Kota Tanjungpinang pada awalnya menargetkan retribusi dari parkir sekitar Rp 1,9 Miliar namun yang terialisasi hanya Rp 1,4 Miliar. Kata dia, petugas parkir sebanyak 187 orang dan ada tiga orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengawas dilapangan dan ditambah sepuluh orang sebagai juru pungut.

“Juru parkir resmi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari dinasnya,” jelas dia.

Selain itu Agus menerangkan, para juru parkir tidak mendapatkan gaji dari Pemko namun sistem bagi hasil dan besaran pembagian hasilnya sebesar 60 persen pendapatan untuk Pemko dam sisa 40 persennya di berikan kepada juru parkir.

Setiap masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat apabila membayar parkir diharapkan agar dapat meminta karcir resmi dari juru parkir. Hal itu guna agar laporan yang disampaikan sesuai dengan karcis yang dikeluarkan.

“Pembagiannya sesuai karcis yang habis. Kami juga minta kerjasama masyarakat agar dapat mengambil karcis ketika membayar parkir,” terangnya.

Setelah usai kerja semua juru parkir akan menyetorkan kepada juru pungut sesuai dengan wilayah kerjanya. Lalu dana itu akan disetorkan ke kas Pemko sebagai pendapatan bersumber dari retribusi parkir.

“Pengawas juga terus melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Jika ditemukan melanggar prosedur tentu akan ditindak sesuai kesepakatan awal baik secara lisan maupun tulisan bahkan pemutusan kerjasama,” ujar dia. (Fr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *