Sekda Natuna H. Boy Wijanarko saat memberikan keterangan kepada sejumlah media diruang kerjanya (Ft. Istimewa)
Ignnews.id, Natuna – Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI perwakilan provinsi Kepri tahun anggaran 2022, ternyata masih banyak pihak rekanan yang belum juga beritikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dibayarkan seratus persen.
Hal ini jelas membuat catatan buruk bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Terlebih lagi upaya untuk memberitahukan dengan melayangkan surat telah dilakukan, namun masih ada yang tidak menghiraukannya.
“Kita sudah perintahkan Inspektorat Daerah untuk menekankan ke dinas terkait agar segera menyurati pihak rekanan supaya menyelesaikan hasil temuan tersebut dengan melayangkan surat peringatan,” kata Sekda Natuna H. Boy Wijanarko saat ditemui diruang kerjanya. Kamis (20/7/2023).
Ia mengatakan, dengan cukup banyaknya jumlah hasil temuan BPK RI tersebut, di beberapa dinas diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Natuna jelas cukup merugikan pemerintah daerah.
“Hasil temuan itu jumlahnya cukup banyak juga. Dan ini menjadi beban pemerintah daerah. Jika dikembalikan oleh pihak rekanan kan bertambah juga kas daerah kita,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, apabila pemberitahuan hingga surat peringatan tersebut tidak juga ditindaklanjuti Pemerintah Daerah berencana akan menyerahkan hasil temuan ini ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
“Selama ini kita sudah mencoba menyurati pihak rekanan untuk segera menyelesaikannya. Tapi jika tidak juga diselesaikan kita akan serahkan ke APH untuk menindaklanjutinya,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Inspektorat Daerah kabupaten Natuna, Robertus Louis Srevenson mengaku bahwa proses pengembalian belum seluruhnya selesai.
Dari sejumlah Dinas yang tercatat masuk dalam daftar laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK diantaranya Dinas PUPR Kabupaten Natuna, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.
“Untuk di dinas PUPR masih ada 11 temuan yang belum terselesaikan, Dinas Perhubungan ada dua, dan Dinas Kesehatan ada 5 temuan. Semuanya ini belum ada kejelasan,” pungkasnya.
Berdasarkan temuan ini BPK merekomendasikan Bupati Natuna agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 657.416.639,80. serta menarik denda keterlambatan senilai Rp.167.331.095,31 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah, dengan salinan bukti setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat disampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi hasil temuan ini belum termasuk dibeberapa Dinas lainnya yang juga belum mengembalikan. Laporan (Hardiansyah).












