IGNNews.id,Jakarta-Bupati Kepulauan Anambas sampaikan secara langsung kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, DR H. Suhajar Diantoro,M.Si terkait program pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) yang sempat tertunda yang dicanangkan pada tahun 2020-2024, hal itu diakibatkan dunia mengalami pandemi covid-19.
Kabupaten Kepulauan Anambas dipilih sebagai lokasi Gerbangdutas 2020 ketika itu dengan pertimbangan karena kabupaten ini adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, serta termasuk lokasi pembangunan prioritas kawasan perbatasan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Pelaksanaan Gerbangdutas itu merupakan bagian implementasi UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dengan mengamanatkan kepada BNPP terkait tugas penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan.
“Kita (Pemda KKA_red) juga meminta dibangunnya pembangunan kantor tiga kecamatan yang baru dimekarkan sebelumnya yakni Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat. Oleh karena itu tugas dari Pemda KKA menyediakan lahan dimana lokasi yang akan dibangun kantor tersebut. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah pusat akan menganggarkan kegiatan tersebut pada tahun 2023 mendatang,” kata Abdul Haris selaku Bupati Kepulauan Anambas ketika dihubungi ignnews.id, Selasa (15/3/2022).
Selain itu Abdul Haris juga mengatakan, pihaknya juga mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah pulau Jemaja namun itu tentunya akan dikaji terlebih dahulu oleh tim teknis dari kementerian terkait.
“Kita juga akan melakukan peningkatan kualitas pembangunannya dengan mengusulkan anggaran kepada pihak Kementerian Perhubungan. Hal itu berguna agar Bandara Letung dan pelabuhan dapat sebagai instrumen pendukung Kawasan Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional di Kabupaten Kepulauan Anambas,” terang dia.
Dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH didampingi Kepala DKP KKA dan Plt Badan Pengelola Perbatasan Daerah Redo L.F Grav, S.IP menyampaikan, tindaklanjut gerbangdutas yang sudah dicanangkan namun dirasakan belum maksimal hal ini dikarenakan Covid-19 yang membuat anggaran K/L banyak direfocusing. Dari yang semula diinformasikan pada saat pencanangan gerbangdutas 350M sampai tahun 2022 ini baru dirasakan 160M atau sekitar 46% itupun dari DAK dan anggaran Instansi Vertikal yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kita terus mendorong kepada pihak pemerintah pusat agar dapat mewujudkan hal tersebut agar pembangunan ini bisa diteruskan dan dipenuhi sesuai informasi awal pada saat pencanangan gerbangdutas sebelumnya,” ucapnya.
Selanjutnya dalam kesempatan itu juga Bupati Kepulauan Anambas menyampaikan beberapa usulan pembangunan yang sudah lengkap DED nya untuk dapat dikawal oleh Kementerian dan BNPP agar Kementerian Lembaga bisa membangun Kepulauan Anambas berdasarkan usulan tersebut.
“Untuk pembangunan tiga kantor camat itu kami usulkan dimana Pemerintah Pusat membangun satu kantor, pihak Provinsi Kepri satu kantor dan Pemda KKA satu kantor hal itu dengan metode sharing anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan terkait janji pihak BNPB kepada 10 desa di Kabupaten Kepulauan Anambas tentang bantuan rehab kantor desa sebanyak 10 unit yang diserahkan pada saat pencanangan gerbangdutas namun sampai hari ini belum terealisasi.
“Kami harapkan hal itu bisa di wujudkan juga. Kendala terkait tersebut akibat refocusing anggaran di masa pandemi covid-19,” sebut dia.
Lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kepri, Abdul Haris,SH mengatakan bahwa nomor induk Kecamatan Kute Siantan tidak menjadi persoalan lagi dan itu sudah diterbitkan oleh pihak pemerintah pusat. Akses jalan yang pernah menjadi program BNPB yakni jalan lingkar di Jemaja agar dapat dilanjutkan pembangunannya.
“Alhamdulillah, masyarakat Kecamatan Kute Siantan tidak perlu risau lagi sebab nomor induk kecamatan sudah diterbitkan,” jelas dia.
Kata dia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI melalui lembaga terkait akan mengawal dan merespon dengan baik atas usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ia menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Anambas yang terkait segera menindaklanjuti dan merespon dengan cepat atas kebutuhan administrasi yang perlukan.
“Tentu kita berharap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami kendala lagi dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai KSPN bisa menikmati pembangunan seterusnya,” tutupnya.
Disamping menyampaikan pemaparan Bupati kepulauan anambas juga membawa oleh-oleh Dari UMKM masyarakat anambas sebagai bagian dari promosi produk unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas. (idr)












