Natuna  

Seru, RDP Terkait Wacana Penambangan Pasir Kuarsa di Natuna Menuai Kritik

banner 120x600
RDP yang digelar DPRD Natuna menghadirkan sejumlah aliansi dan perwakilan perusahaan tambang (foto:istimewa)

Ignnews.id, Natuna – Rapat Dengar Pendapat terkait keberadaan sejumlah perusahaan Pertambangan Pasir Kuarsa yang gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, banyak menuai kritik dan dukungan dari sejumlah pihak di ruang rapat Paripurna DPRD Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Ranai, pada Jumat (27/5/2022).

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketu DPRD Natuna Daeng Amhar menyampaikan bahwa rapat ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan mendengarkan sejumlah keinginan dan keluhan terkait keberadaan tambang pasir kuarsa diwilayah Pulau Bunguran besar.

“dengan mendengarkan keluhan dan keinginan yang telah disampaikan akan menjadi masukan seluruh pihak hari ini serta menjadi pertimbangan kami. Seperti yang disampaikan Pak Bupati mohon kepada pihak tambang kalau memang izinnya belum lengkap mohon ditunda dulu dan segera melengkapi semua perizinannya,” jelas Amhar.

Menurutnya, jika pihak perusahaan belum mengantongi izin yang diminta pemerintah, maka tidak dibenarkan untuk melakukan eksploitasi namun untuk saat ini hanya bisa eksplorasi (mencari) kandungan manfaat.

“Kami juga nanti akan membentuk tim panitia khusus (pansus) untuk studi banding ke daerah yang pernah dijadikan penambangan pasir kuarsa di Kepri,” ucapnya.

Salah satu perwakilan Aliansi Natuna Menggugat menyampaikan ketidak inginkan adanya perusahaan tambang diwilayah Natuna (Istimewa).

Sementara Bupati Natuna Wan Siswandi meminta kepada pihak perusahaan agar menghentikan kegiatan tambang tersebut sebelum mengantongi dan melengkapi izin yang diminta pemerintah.

“Silahkan pihak perusahaan melakukan tahapan sebagai mana mestinya, untuk eksprolasi boleh – boleh saja, jika ingin mengetahui potensi tambang itu. Hari ini kita sepakat meminta kegiatan pertambangan dihentikan perusahaan, sebelum izin-izinnya lengkap,” paparnya.

Wan Siswandi juga menghargai keberadaan aliansi yang menolak tambang pasir kuarsa ini dan menyambut baik saran dan masukkan yang diberikan.

“Keberadaan teman – teman aliansi tentu saya hargai. Kami pemerintah daerah bekerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk pihak perusahaan saya ingatkan ketika izin masih dalam proses jangan melakukan kegiatan penambangan dulu, agar tidak timbul polemik dimasyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Natuna Menggugat (ANM) meminta kepada pemerintah dan DPRD Natuna untuk menghentikan penambangan tersebut.

Wan Sopian selaku ketua ANM menegaskan bahwa dirinya sangat menolak keras keberadaan tambang pasir kuarsa tersebut, ia menolak pihak tambang melakukan eksploitasi di Natuna.

“Sejengkal tanah pun di Natuna ini saya tidak rela jika dikeruk perusahaan yang kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan,” ucap Wan Sofian saat Hearing. Laporan (Hardi/Fer).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *