IGNNews.id, Tanjungpinang –Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) turut serta dalam kegiatan Akademi Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional yang melibatkan 800.000 debitur di seluruh Indonesia. Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri acara yang digelar serentak secara hibrida pada Selasa (21/10) siang, bergabung secara virtual dari Balairung Wan Seri Beni, Tanjungpinang.
Acara ini menjadi tonggak penting dalam perluasan akses pembiayaan rakyat dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp 130 triliun.
Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengungkapkan, capaian penyaluran KUR di Kepri selama semester I tahun 2025 menunjukkan hasil yang membanggakan, dengan total mencapai Rp 793,5 miliar kepada 10.695 debitur.
Dalam kesempatan itu, Wagub secara simbolis menyerahkan dana pencairan kepada beberapa perwakilan Pengusaha UMKM, berharap stimulus ekonomi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kepri yang saat ini sudah mencapai 7,2 persen.
Dukungan Koperasi dan KPP
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, yang ditunjuk sebagai penggerak utama program pusat, menegaskan bahwa Kepri diharapkan berkontribusi banyak terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional melalui geliat ekosistem UMKM dan percepatan Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih.
“Semuanya bisa pararel bergerak, bersinergi, berkolaborasi,” tegas Riki.
Sementara itu, sambutan Presiden Prabowo Subianto yang dibacakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan komitmen pemerintah dalam mendorong kesejahteraan rakyat. Program KUR Perumahan menjadi langkah nyata membantu rakyat memiliki rumah layak huni dan membuka lapangan kerja di sektor konstruksi.
Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menambahkan, penyaluran KUR untuk sektor produksi telah mencapai 60,5 persen—angka tertinggi sepanjang sejarah—dan ditargetkan naik menjadi 62 persen pada tahun 2026. Bahkan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyebut tengah disiapkan skema KUR khusus untuk penempatan pekerja migran agar tidak bergantung pada pinjaman informal bunga tinggi.
