Ignnews.id, Natuna – Dalam langkah penguatan pertahanan dan keamanan diwilayah perbatasan NKRI, Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia mengadakan kegiatan interaksi dan diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Natuna di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati Natuna Jl Batu Sisir Bukit Arai. Rabu (29/6/2022) .
Bupati Natuna Wan Siswandi menyambut rombongan tim yang tergabung dalam sejumlah instansi kementerian diantaranya Kemenkopolhukam, Kemenlu, Mabes TNI AL, Kogabwilhan, dan Bakamla RI.
Pada pertemuan tersebut, Bupati Wan Siswandi menyampaikan sejumlah potensi kerawanan dan kebutuhan dalam meningkatkan penguatan pertahanan dan keamanan di Natuna sesuai dengan 5 pilar yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, bahwa Natuna sebagai daerah Pertahanan, Pariwisata, Perikanan, Migas dan Lingkungan Hidup.
“Sebetulnya, untuk penguatan pertahanan, instansi pertahanan di Natuna sudah lengkap. Namun untuk penunjang sarana dan prasarana masih sangat minim,” ucap Bupati Wan Siswandi.
Dikatakannya, saat ini yang menjadi persoalan adalah infrastruktur mendasar, diantaranya kebutuhan listrik sebesar 8 Mega dengan kondisi siaga. Hal tersebut sudah disampaikan langsung ke Direktur PLN, kemudian sejumlah menteri.
“Kebutuhan itu, kita sudah pernah rapat dengan Direktur PLN wilayah sumatra dan kalimantan. Kemudian sudah jumpa langsung dengan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bapak Erick Tohir dan Kepala Staf Kepresidenan Pak Moeldoko. Alhamdulillah, kemarin ada penambahan 2 Mega. Namun hal ini belum cukup, untuk itu kami mohon bantuan penambahan lagi untuk kebutuhan peningkatan ke depan sebesar 10 Megawatt. Semua itu untuk kebutuhan Pabrik Pengelolaan Tambang, pabrik Pengalengan Ikan, jadi kita butuh 10 Megawatt. Hal ini sangat kita butuhkan untuk perkembangan pembangunan wilayah di natuna,” paparnya.
Sementara tim Kemenkopolhukam Abdullah Zulkifli menyampaikan, kunjungan ini dalam rangka mempersatukan niat yang sudah menjadi arahan presiden untuk wilayah perbatasan.
“Jadi tujuan kami mempertemukan semua Stakeholder dalam kontak puldata diwilayah perbatasan dan perairan laut,” ujarnya.
Selain itu Kogabwilhan I, Laksma TNI Aria Cakra mengatakan saat ini Kogabwilhan komando mendapat tanggung jawab operasional langsung dari Panglima TNI.
“Dengan telah gabung wilayah pertahanan yang dibagi 3 di indonesia. Dibawah kita ada kodam ,armada 1 dan dikomando oleh Bintang Tiga. Nanti akan Ada Bintang 1 dari TNI untuk mengisi perwakilan di Kabupaten Natuna,” tandasnya. Laporan (Hardi/Fer).
