Natuna  

TPP Jadi Salah Satu Penggerak Ekonomi Dari Pemerintah di Masyarakat

banner 120x600
Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar saat menyampaikan keluhan kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Ignnews.id, Natuna – Menyikapi permasalah yang disampaikan oleh Ketua DPRD Natuna terkait proses penyaluran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Pembangunan infrastruktur dibawah naungan Provinsi Kepri, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa permasalahan keterlambatan pembayaran TPP tersebut tidak hanya diwilayah Kepulauan Riau saja, namun hampir dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita juga sudah berupaya agar proses ini bisa terselesaikan dalam waktu cepat. Memang permasalahannya bukan di Kemendagri maupun di Kepri, proses ini butuh waktu diverifikasi di Menpan-RB. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa terselesaikan,” ucap Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai membuka secara resmi kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Natuna. Senin (21/3/2022).

Ia menjelaskan, di satu sisi salah satu pertumbuhan perekonomian Disetiap daerah yang mengandalkan dana dari pusat yaitu penyaluran TPP. Karena dengan lancarnya pembayaran tersebut perekonomian pun bisa berjalan dengan lancar.

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar saat menyerahkan Pokok pikiran anggota DPRD Natuna kepada perwakilan pemerintah Sekda Natuna

“TPP merupakan salah satu item penting dalam mendorong belanja pemerintah di masyarakat. Buktinya saya lihat rumah makan, sampai kedai kopi sekarang sepi. Memang saya lihat kondisi Dinatuna ini masih menjadikan belanja pemerintah itu sesuatu urgent dan saya kira sama dimana-mana juga seperti itu,” paparnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, pada sambutannya meminta kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, agar dapat merealisasikan dana tunda salur untuk kabupaten Natuna.

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar turut hadir dalam pembukaan Musrenbang tingkat Kabupaten Natuna tahun 2022 untuk 2023

“Sekarang ini dengan kondisi keuangan daerah yang hanya bergantung dari penyaluran dana tunda salur dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, diharapkan dapat segera direalisasikan ke daerah,” ujarnya.

Amhar mengatakan, dengan minimnya anggaran kabupaten banyak pelaksanaan kegiatan keterlambatan. Seperti Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Gaji PTT dan kegiatan lainnya.

“Kami mohon kepada pak gubernur, kalau masih ada sisa-sisa dana tunda salur natuna, agar kiranya direalisasikan pak,”pintanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, setelah pulang dari Natuna, Gubernur Ansar dapat mengalirkannya, sehingga daerah bisa sedikit bernafas. Laporan (Hardi/fer).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *