IGNNews.id, Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas secara resmi menerima audiensi penting dari manajemen Prime Natuna EP guna membahas kelanjutan operasional dan proses transisi pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Blok A Natuna.
Pertemuan strategis yang digelar di Ruang Kerja Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, pada Selasa (7/7/2026) ini menandai babak baru industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di wilayah perbatasan, setelah kepemilikan blok tersebut resmi beralih dari operator lama, Harbour Energy.
Dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dengan didampingi Sekretaris Daerah Sahtiar serta Kepala Bappeda, agenda ini difokuskan untuk menyelaraskan visi jangka panjang dan memperkenalkan identitas serta branding korporasi baru tersebut kepada jajaran pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya di hadapan jajaran eksekutif daerah, Community Investment Manager Prime Natuna EP, Andri Kristianto, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjamin keberlanjutan pasokan serta aktivitas eksplorasi migas di kawasan Blok A Natuna tanpa hambatan taktis.
Sebagai langkah awal operasional, pihak manajemen juga menjadwalkan agenda sosialisasi menyeluruh terkait rencana kegiatan pengeboran (drilling) kepada pemda dan pemangku kepentingan terkait pada Rabu (8/7/2026).
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Aneng menyambut positif peralihan estafet kepemimpinan ini namun secara khusus meminta agar seluruh tenaga kerja yang beraktivitas di WK Blok A Natuna wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Anambas guna memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan fiskal daerah.
Selain menyoroti potensi pendapatan daerah dari sektor perpajakan, Bupati Aneng juga menginstruksikan kepada manajemen Prime Natuna EP agar terus membangun pola komunikasi yang transparan dan inklusif dengan pemerintah maupun masyarakat lokal, terutama menjelang eksekusi proyek pengeboran.
Langkah preventif ini dinilai krusial agar setiap tahapan pengeboran di laut lepas dapat dipahami bersama sehingga seluruh rangkaian operasional di lapangan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
Di akhir arahannya, orang nomor satu di Kepulauan Anambas tersebut turut mendorong perusahaan untuk memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), meningkatkan kapasitas pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memberikan ruang penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih luas di industri padat modal ini.
