Diduga Oknum Panwascam Di Bintan Ada “Proyek” Dengan Caleg, Langgar Etika Kah?

Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan
banner 120x600
banner 468x60

BINTAN – Seorang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Bintan diduga ada keterkaitan dalam pengerjaan proyek fisik pemerintah dengan salah seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dapil Bintan. Hal ini menyusul sejumlah informasi dan keterangan yang diterima awak media ini.

Oknum Panwascam tersebut diduga melakukan kerjasama pengerjaan proyek fisik di salah satu lokasi di Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara pada tahun anggaran 2023 sekitar pertengahan tahun. Saat itu, oknum Panwascam sudah menjabat sebagai panwascam serta caleg tersebut sudah masuk dalam daftar calon sementara.

banner 325x300

Dari penelusuran, oknum panwascam tersebut berperan sebagai pihak yang memesan sejumlah material bangunan untuk pengerjaan proyek fisik yang dikerjakan oleh caleg. Diduga ada kepentingan tertentu yang membuat keduanya sepakat dalam hal pembelian atau pemesanan material bangunan.

Salah seorang sumber mengatakan jika nama oknum panwascam tersebut dipergunakan untuk membeli barang di sebuah toko di Tanjunguban.

“Iya dia (panwascam) namanya dipakai dan ia memesan barang material untuk dikirim ke lokasi proyek. Ini karena caleg tersebut tidak dapat membeli barang di toko tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, penelusuran di lakukan di tempat penjualan material bangunan. Informasi yang diterima, nama oknum panwascam tersebut memang ada melakukan pembelian material dan dikirim ke lokasi proyek yang sesuai dengan sumber informasi di lapangan.

Kurniawan, Ketua Panwascam Kecamatan Bintan Utara yang dikonfirmasi terkait anggotanya yang terkait kerjasama dengan salah seorang caleg dalam pengerjaan proyek fisik dari pemerintah tersebut mengatakan jika hal tersebut wajar-wajar saja dan tidak melanggar apapun karena mungkin di luar jam kerja sebagai panwascam.

“Mungkin menurut saja tidak ada yang dilanggar aturan atau etika. Bisa saja itu di luar jam kerjanya sebagai panwascam,” sebutnya.

Saat ditanya terkait adanya pelanggaran etika atau konflik kepentingan terhadap anggotanya dan salah seorang caleg, Kurniawan mengatakan jika hal tersebut perlu diklarifikasi dengan yang bersangkutan.

“Mungkin nanti perlu diklarifikasi ya, apakah ada konflik kepentingan atau mendapatkan keuntungan atau ada seperti apa,” jawabnya.

Terpisah, oknum panwascam yang dikonfirmasi mengatakan, jika dirinya mengklaim tidak ada kerjasama dengan salah seorang caleg dalam pengerjaan proyek fisik dari pemerintah. Ia mengklaim tidak mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.

“Tidak ada kerjasama, hanya pinjam nama saja untuk beli material. Saya pun tidak mendapatkan keuntungan atas pinjam nama tersebut. Apalagi ada kepentingan lainnya,” jawabnya.

Sabrima Putra, Ketua Bawaslu Bintan yang dikonfirmasi terkait jajarannya yang diduga bekerjasama dengan caleg dalam pekerjaan proyek pemerintah mengatakan sedang berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kepri terkait adanya pelanggaran atau tidak.

“Lagi dikonsultasikan ke Bawaslu Provinsi,” jawabnya.

Sementara itu, salah seorang warga Bintan yang tidak ingin disebut namanya mengaku aneh atas dugaan kerjasama pengerjaan proyek pemerintah antara oknum panwascam dan juga caleg. Menurutnya masalah tersebut dapat diindikasikan adanya kedekatan khusus yang dapat berpotensi konflik kepentingan di Pemilu.

“Ya kan coba logika saja, nama kita dipakai dan kita datang ke toko membeli material bangunan dengan nilai puluhan juta, tapi katanya tidak ada kepentingan. Sangat tidak mungkin, bisa saja ada kepentingan keuntungan atau potensi kepentingan lain yag terselubung, itu menurut logika normalnya saja,” katanya.

Ia mengatakan, jika di beberapa pemberitaan saja ada permasalahan jika pengawas pemilu duduk ngopi dengan peserta pemilu, apalagi jika melakukan dugaan kerjasama atau apalah istilahnya.

“Kan seharusnya hubungan peserta dan penyelenggaran pemilu ada etikanya. Karena jabatannya kan melekat, tidak hanya dalam waktu bekerja saja ia pengawas pemilu, tapi kan melekat selama masa tahapan pemilu ada sesuai jabatannya. Kalau pengawas pemilu ada konflik kepentingan, wajar kalau kita masyarakat tak percaya dengan pengawasan pemilu yang jujur dan adil,” ungkapnya.(Aan)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *