BINTAN – Komisi I DPRD Bintan memberikan ultimatum kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan dilaksanakan sekali lagi. DPRD juga meminta dokumen dan kajian disiapkan dengan matang dan dihadiri langsung oleh pimpinan terkait.
Hal ini disampaikan dalam RDP Komisi I di Ruang Rapat Komisi I DPRD Bintan bersama OPD dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kepri pada Selasa (19/7/2022) kemarin.
Indra Setiawan, Anggota Komisi I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan jika urgensi lahan TPA sudah mendesak. Menurutnya dengan kemungkinan lahan yang ada saat ini harus dirumuskan segera mana yang paling memungkinkan untuk dibangun TPA.
“Untuk lokasi hutan lindung di Desa Lancang Kuning yang kini berstatus hutan desa tidak dapat dilaksanakan. Karena hutan desa hanya sebatas pemanfaatan hasil hutan saja, bukan penggunaan lahan. Namun dari BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) yang kami undang ada peluang pinjam pakai,” terang Indra.
Ia menjelaskan, untuk pinjam pakai kawasan hutan ada dua opsi, pertama diajukan ke kementerian langsung jika luas lahan lebih dari 5 hektare atau melalui izin gubenur bila penggunaan lahannya di bawah 5 hektare.
“Nah tadi dijelaskan oleh DLH jika menurut aturan jumlah penduduk di wilayah bagian utara Bintan, maka luas lokasi TPA yang dapat dibangun minimal dengan luas 12,7 hektare. Nah ini nanti akan kami rumuskan di RDP selanjutnya atau terakhir,” ungkapnya.
Opsi kedua sambungnya, ada lahan PT SBP dan PT BMS di Seri Kuala Lobam. Namun untuk PT SBP lahannya merupakan kawasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) industri kemudian PT BMS masuk dalam Kawasan Hutan Produksi.
“Nah soal RTRW ini juga harus kita rumuskan. Kondisi lahan saat ini dan kebutuhan masyarakat harus akomodatif. Jangan karena sakleknya RTRW, jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat malah terpinggirkan, kita harus ingat bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi,” jelasnya.
Ia mengatakan juga, pembahasan mengenai TPA ini harus putus sebelum pembahasan APBD Perubahan 2022. Ini agar kebutuhan anggaran dan lainnya dapat diperjuangkan oleh DPRD Bintan.
“Kita tak bisa tunggu lama-lama lagi soal TPA ini. Ini kasihan warga dan lingkungan kita, harus ada gebrakan gerak cepat. Pemerintah yang akan kami gesa untuk laksanakan hasil RDP ini nanti,” ucapnya.
Senada dengan Indra Setiawan, Anggota Komisi I lainnya yang juga selaku pimpinan RDP Daeng M Yatir meminta Pemkab Bintan jangan “letoy” terkait penanganan sampah.
“Ingat masalah sampah ini seperti bola salju atau bom waktu. Jangan sampai kita biarkan. Nanti kalau sudah besar masalahnya baru kita sibuk kerjakan ya sulit,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, selaku wilayah yang memprioritaskan sektor pariwisata, Bintan juga harus menangani sampah dengan tepat dan cepat. Karena sektor pariwisata sangat rentan dengan isu sampah.
“Coba lihat sekarang, turis-turis kita kalau lewat di jalan menuju tempat wisata banyak sampahnya. Jadi ini yang mau kita jual untuk orang asing?, tidak kan?. Harus segera dibangun TPA yang terintegrasi dengan pembuangan sampah sementara,” jelasnya.
Soal opsi pinjam pakai lahan, sambungnya, opsi tersebut menurutnya agak sedikit riskan. Ia mengatakan jika status lahan pinjam pakai dan bukan merupakan aset daerah, maka akan sulit untuk penganggarannya.
“Ya itu masalah RTRW jangan kaku, apa karena RTRW lantas kita tak punya TPA?, ini sudah mendesak. Lahan TPA yang gagal itu sudah lah, sekarang ayo kita benahi, pemkab Bintan harus kerja untuk ini,”pungkasnya.(kar)












