IGNNews.id, Bengkalis – Penguatan fungsi pengawasan terhadap realisasi program kerja pemerintahan serta optimalisasi ceruk pendapatan daerah terus digesa oleh parlemen Negeri Junjungan.
Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja maraton bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP).
Agenda yang dipusatkan di Gedung Dewan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini diorientasikan khusus sebagai ruang evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berjalan pada Tahun Anggaran 2026, sekaligus memetakan solusi taktis atas berbagai kendala sektoral di lapangan.
Dalam sesi pemaparan awal, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syafroni Untung, S.H., M.H., bersama segenap anggota komisi melayangkan apresiasi positif kepada Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis beserta jajaran atas hadirnya reformasi signifikan pada manajemen penyeberangan kapal Roll on Roll off (Ro-Ro).
Kendati demikian, legislatif mendesak Dishub untuk melahirkan terobosan kreatif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui penataan retribusi parkir tepi jalan umum. Langkah ini dinilai mendesak mengingat postur APBD Bengkalis sudah tidak bisa lagi menaruh ketergantungan absolut pada fluktuasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas.
Komisi II juga mengingatkan Dishub agar tetap fokus pada skala prioritas pelayanan publik, seperti percepatan pemeliharaan infrastruktur jembatan bergerak (movable bridge) dermaga Ro-Ro serta perluasan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan kriminalitas dan kecelakaan lintas kecamatan.
Merespons hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis, Ardiansyah, menjelaskan bahwa saat ini mobilitas selat dilayani oleh lima unit armada Ro-Ro aktif dan siap menambah satu unit kapal lagi dalam waktu dekat.
Ardiansyah juga menjamin integrasi sistem e-ticketing akan terus disempurnakan demi meminimalisir kebocoran anggaran sekaligus membangun iklim kepercayaan yang sehat dengan operator pelayaran swasta.
Di tempat yang sama, Komisi II DPRD Bengkalis turut membedah draf laporan kinerja dari Dinas TPHP. Plt. Kepala Dinas TPHP Bengkalis, Ispandi, memaparkan bahwa jajarannya tetap berkomitmen mengawal denyut nadi sektor agraria secara totalitas di tengah skema rasionalisasi atau keterbatasan anggaran daerah.
Sebagai langkah taktis menyiasati ruang fiskal daerah yang sempit, pihak TPHP bergerak gesit melobi pemerintah pusat guna mengucurkan dana transfer.
Hasilnya, pada tahun anggaran 2026 ini Kabupaten Bengkalis sukses mengamankan alokasi dana APBN yang diprioritaskan murni bagi pembangunan proyek strategis irigasi perpipaan secara merata di seluruh wilayah sentra pertanian komoditas pangan.
