BINTAN-ignnews.id – Perilaku petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban yang suka “minta-minta” atau malak saat melakukan cap paspor pada pelayanan kapal impor di Tanjunguban menuai banyak protes dan kecamatan dari masyarakat Bintan, khususnya dari warga Bintan Utara.
Warga mengecam dan marah karena pada pelayanan publik harusnya bersih dan memberikan pelayanan optimal, apalagi dalam hal pelayanan kapal-kapal impor akan menggangu iklim usaha dan investasi.
Willy, salah seorang warga mengecam perilaku petugas imigrasi tersebut yang sudah sangat kelewatan dan memalukan. Ia menilai saat pengguna jasa sudah mengungkapkan kata-kata ilfil, sudah dipastikan itu sangat memuncak atas perilaku minta-minta tersebut atau biasa disebut gratifikasi atau pungli.
“Saya yakin itu sudah keterlaluan. Kita lihat saja dalam chat tersebut tampak pesanan yang sudah ditentukan, kemudian disampaikan kepada pimpinan dan pimpinannya bilang ilfil. Wah itu sudah parah kali,” sebutnya, Selasa (14/10/2025).
Ia pun menilai masih ada pelayanan lainnya dalam imigrasi yang kemungkinan besar ada pungli lainnya. Bahkan ia siap beradu sumpah dengan pimpinan imigrasi kalau memang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban tidak bersih sesuai dugaannya.
“Pasti kalau ditanya mengelak-elak itu orang imigrasi. Tapi kalau mau sama saya kita sumpah pocong di depan kantor imigrasi, berani tidak pimpinan imigrasi itu,” ketusnya.
Ia juga mengharapkan, awak jurnalis dan siapapun dapat terus membantu mengungkap aktivitas tak benar di Kantor Imigrasi Tanjunguban. Karena menurutnya itu adalah hal yang baik untuk mengawas kinerja aparatur pemerintah tetap pada aturan dan etika.
“Ya mereka waktu mau bekerja sebagai ASN Imigrasi disumpah kan?, waktu dapat jabatan disumpah kan?, kalau tak jujur dalam bekerja, kena kutuk Tuhannya lah. Apalagi kalau di medsos pencitaraannya seperti apa, fakta di lapangan beda,” ucapnya
Sementara, Desrian Effendi Dosen STISIPOL Raja Haji yang juga pengamat kebijakan publik menilai kondisi yang menerpa Kantor Imigrasi Tanjunguban menunjukkan jika kualitas pelayanan publik tergantung pada personil atau orangnya itu sendiri.
Jika aparatur pemerintah memberikan pelayanan yang tidak jujur atau adanya permintaan-permintaan yang menyebalkan, pastinya kualitas pelayanan akan rendah atau buruk.
“Selama ini banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah perilaku aparaturnya, seperti slogan BerAKHLAK, Zona Integritas atau Standar Operasional Prosedur, namun upaya tersebut memang belum banyak merubah pelayanan yang baik,” katanya.
Soal pelayanan, sambungnya, saat ini mental melayani belum banyak terbentuk, melainkan adalah mental untul dilayani, sehingga masyarakat atau mitra pengguna jasa pelayanan publik masih banyak mengeluh.
“Intinya mental untuk dilayani itu harus diubah, karena tugasnya adalah melayani dalam pelayanan publik. Soal keluhan pihak terkait pelayanan kapal impor, pastinya pengguna jasa dan imigrasi sudah kenal, mereka lama-lama juga pasti gerah, sehingga ada keluhan,” ungkapnya.(Aan)
