IGNNews.id, Anambas– Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meminta program konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan Yayasan Anambas Foundation menghasilkan capaian nyata. Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari dokumen kesepakatan maupun laporan kegiatan, tetapi harus terlihat dari perubahan di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Aneng saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Yayasan Anambas Foundation dalam rangka peluncuran Anambas Sustainability Forum 2027 di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (29/10/2026).
Aneng menyambut baik kolaborasi yang mencakup konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun, ia meminta setiap program memiliki sasaran dan indikator yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dipantau serta dievaluasi.
Menurut Aneng, Kepulauan Anambas memiliki kekayaan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil hingga kawasan daratan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Potensi tersebut perlu dijaga agar pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian daerah tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiasi kerja sama ini melalui sinergi pembangunan berkelanjutan, program konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Aneng.
Ia berharap nota kesepahaman tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan Anambas Foundation dalam menyelaraskan program lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, Aneng mengingatkan agar pelaksanaan kerja sama tidak hanya disampaikan melalui laporan administratif.
“Pemerintah daerah berterima kasih. Namun, kami juga ingin melihat aksi nyatanya. Kami tidak mau hanya mendengar katanya sudah berjalan di 32 desa atau puluhan desa lainnya, tetapi hasil nyatanya harus bisa ditunjukkan,” tegasnya.
Aneng juga menilai kegiatan konservasi di kawasan daratan maupun pesisir harus memiliki capaian yang dapat dibuktikan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperoleh ruang untuk memantau langsung kegiatan dan melihat hasil pelaksanaannya.
Sementara itu, Head of Anambas Foundation, Devina Mariskova, menjelaskan bahwa program yayasan dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni konservasi hutan melalui APOH, konservasi laut melalui ALOH, serta pengembangan masyarakat melalui BEYOND.
Devina menyampaikan, selama delapan tahun pendampingan, yayasan telah menjalankan berbagai kegiatan di sejumlah desa dengan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pada bidang konservasi daratan, Anambas Foundation melaporkan telah mendukung penyediaan lebih dari 2.000 bibit pohon, kegiatan penanaman dan pemeliharaan, serta pengembangan agroforestri bersama kelompok tani di Gunung Siantan dan Desa Telaga.
Di sektor kelautan, yayasan menyebut telah melakukan pemantauan terumbu karang pada 32 titik dan rehabilitasi dengan cakupan lebih dari 4.000 meter persegi. Upaya perlindungan penyu juga dilaksanakan bersama kelompok ranger dari Desa Bayat dan Desa Sunggak.
Menurut Devina, kegiatan konservasi turut diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan lingkungan, pencatatan data, serta pengembangan pariwisata berbasis konservasi.
“Konservasi menjadi bagian dari menjaga penghidupan dan peluang ekonomi masyarakat. Pemahaman inilah yang mendasari pekerjaan kami sebagai mitra masyarakat dan desa,” ujarnya.
Selain perlindungan ekosistem, program pemberdayaan masyarakat mencakup pengembangan keterampilan usaha perempuan, pertanian rumahan, pengelolaan sampah, dan pendidikan.
Di Desa Telaga dan Piabung, Anambas Foundation melaporkan program pertanian rumahan telah menghasilkan lebih dari 1.000 kilogram sayuran. Sementara di bidang pendidikan, sebanyak 140 siswa dari sembilan sekolah disebut mengikuti Digital English Club sepanjang 2026 untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.
Devina mengatakan pengalaman pendampingan menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan perlu berjalan seiring dengan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Diversifikasi sumber penghidupan dan peningkatan keterampilan dinilai menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai perubahan, termasuk dampak perubahan iklim.
Dalam pengelolaan persampahan, yayasan juga menjalankan program DIKARI atau Desa Indah Kelola Sampah Mandiri serta layanan Bank Sampah yang disebut telah beroperasi di dua pulau besar di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pendampingan pengelolaan sampah tersebut dilaporkan telah menjangkau 32 desa. Anambas Foundation juga menyebut lebih dari 1.300 ton sampah telah ditangani sejak 2018 melalui program tersebut agar tidak berakhir mencemari lingkungan dan laut.
Pelaksanaannya meliputi pemilahan sampah dari rumah tangga, pengumpulan di tingkat desa, hingga pengangkutan dan penyaluran ke fasilitas pengolahan di luar wilayah kepulauan.
Melalui MoU dan peluncuran Anambas Sustainability Forum 2027, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap kerja sama konservasi dan pemberdayaan masyarakat ke depan memiliki target serta indikator yang terukur.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan kolaborasi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah program yang terlaksana. Dampak terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat harus menjadi ukuran utama yang dapat dibuktikan melalui pemantauan dan evaluasi di lapangan.(Adv)
