TANJUNGUBAN – Tim Pemakaman Tanjunguban yang juga Ketua RW 4 Kelurahan Tanjunguban Utara, Roberiyanto mengeluhkan adanya oknum aparat yang menjadi “pemain” di lahan hutan lindung khususnya di lokasi Taman Pemakaman Umum (TPU) yang baru.
Demikian hal ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama pihak terkait membahas lahan TPU di Ruang Rapat Kecamatan Bintan Utara pada Selasa (21/2/2023) kemarin. Rapat tersebut dilaksanakan terkait kendala pengguaan lahan TPU yang dikuasai oleh penggarap.
Kepada pihak TNI dan Polri yang hadir pada rapat tersebut, Robert sapaan akrab Roberiyanto mengatakan jika pihaknya selaku anggota Tim Panitia Pembentukan Pemakaman kerap berhadapan dengan oknum aparat saat melakukan koordinasi dan pengecekan di lahan TPU tersebut.
“Kami sejak tahun beberapa tahun telah melakukan upaya dan koordinasi di lapangan terkait lahan TPU ini. Di lapangan ternyata kami ada berhadapan dengan oknum aparat. Jadi gimana ini,” katanya dalam rapat.
Ia menyampaikan, seharusnya lahan TPU yang akan difungsikan untuk kepentingan umum dan mendesak ini, mendapat dukungan dari pemerintah termasuk aparat penegak hukum.
Menanggapi beberapa keluhan masyarakat dan Tim Pemakaman, Kapolsek Bintan Utara Kompol Suwitnyo mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti hal tersebut. Pihaknya pun sudah menyampaikan secara pribadi kepada oknum aparat tersebut.
“Saya baru beberapa hari menjabat Kapolsek, namun saya sudah mendapat laporan dari Kanit Intel. Yang bersangkutan (oknum) sudah saya panggil secara pribadi terkait masalah ini. Intinya jika beliau masih terlibat lagi, maka secara pribadi dan juga kedinasan, akan kami sanksi. Kami dari Polsek sangat mendukung TPU guna kepentingan umat,” ungkapnya.
Sementara itu, Pimpinan dari Lanal Bintan dan POMAL yang hadir dalam rapat mengatakan mendukung pembentukan TPU Tanjunguban yang baru. Pihak TNI AL juga mengimbau agar Tim TPU maupun pemerintah Kabupaten Bintan untuk menyurati pihaknya jika di lapangan ada ditemukan oknum anggotanya yang bermain di lahan TPU.
Sihol Sinaga, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Bintan juga menyampaikan agar dalam rapat koordinasi tersebut didapatkan keputusan dan solusi mengenai lahan TPU Tanjunguban.
“Saat ini SK dari Pemerintah sudah ada, mengenai kendala di lapangan harus ada solusi. Tujuannya agar lahan TPU ini dapat dipergunakan, apakah sebagian dulu atau seperti apa, karena memang kebutuhan lahan TPU di Tanjunguban sudah mendesak,” ungkapnya. (aan)
