IGNNews.id, Karimun –Momentum Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 di Kabupaten Karimun diwarnai dengan semangat kolaborasi serta penyampaian aspirasi yang konstruktif.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, hadir langsung membaur bersama ratusan pekerja dari PUK SPLP-FSPMI PT Saipem Indonesia Karimun Yard dalam perayaan yang dipusatkan di Panggung Rakyat Putri Kemuning, Coastal Area, Kecamatan Karimun, pada Minggu, 3 Mei 2026.
Agenda tahunan yang berlangsung kondusif ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, mulai dari Kapolres Karimun, perwakilan Lanal Tanjung Balai Karimun, Kodim 0317/TBK, Kejaksaan, Disnaker, camat setempat, hingga perwakilan manajemen PT Saipem Indonesia Karimun Yard.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen buruh yang konsisten menjaga iklim investasi dan kondusivitas di Kabupaten Karimun.
Rocky menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas serta keberlangsungan ekonomi daerah. Ia juga memberikan jaminan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun menempatkan perlindungan hak-hak normatif pekerja sebagai prioritas utama yang akan segera ditindaklanjuti secara tegas jika terjadi pelanggaran oleh pihak perusahaan.
Mengingat ketatnya persaingan investasi saat ini, Rocky mengingatkan kedua belah pihak untuk saling menjaga komitmen, menaati regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, serta meminta para buruh untuk terus bekerja dengan penuh kesungguhan dan profesionalisme.
Di sisi lain, perayaan May Day tahun ini dipandang bukan sekadar agenda seremonial belahan melainkan wadah perjuangan menyampaikan tuntutan nyata.
Ketua PUK SPLP-FSPMI PT Saipem Indonesia Karimun Yard, Aryo Prayetno, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan poin-poin tuntutan tertulis secara langsung kepada Bupati dan Ketua DPRD Karimun.
Terdapat dua tuntutan utama yang disuarakan, yakni desakan agar pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang baru lebih berpihak kepada kaum pekerja, serta penolakan terhadap sistem upah murah dan praktik outsourcing.
Aryo meminta Pemerintah Kabupaten Karimun mengawal ketat implementasi Peraturan Menteri terbaru mengenai pembatasan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang saat ini masih mendominasi di lingkungan perusahaan mereka.
Selain masalah kesejahteraan umum, serikat pekerja juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Peraturan Daerah (Perda) yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal ber-KTP Karimun agar tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Upaya ini diharapkan beriringan dengan komitmen pemkab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar memiliki daya saing tinggi.
Di samping tuntutan mengenai penghapusan pajak THR, pajak jaminan hari tua, serta uang pensiun, Aryo turut membagikan kabar positif mengenai keberhasilan realisasi kenaikan upah buruh sebesar 13 persen.
Kemeriahan May Day 2026 di Karimun ini ditutup dengan aksi kreatif pawai kostum profesi oleh anak-anak karyawan, yang menjadi ruang hiburan dan kebersamaan berharga bagi keluarga besar para pekerja.(Edy)
