Puluhan Kepala Desa Dan BPD Datangi Gedung Wakil Rakyat Anambas, Ada Apa?

Puluhan kepala desa yang hadir di ruang sidang DPRD KKA (foto istimewa)
banner 120x600

ignnews.id,Anambas-Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Anambas datangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khusus Komisi I yang disambut langsung oleh Ketua Komisi I DPRD KKA terkait gaji para perangkat desa hampir lima bulan belum bisa dicairkan akibat adanya pengalokasian Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Yusli, Ys dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sekaligus selaku Ketua Komisi I menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik atas kedatangan para kepala desa dan BPD ke kantor DPRD dalam menyampaikan aspirasi dan keluhannya secara langsung dan terbuka untuk umum.

“Pengakuan para kepala desa dan BPD tadi hampir 5 dan 6 bulan gaji para perangkat desa belum bisa mereka bayarkan. Hal itu akibat anggarannya sangat kecil,” ungkap Yusli, YS selaku Ketua Komisi I DPRD KKA kepada ignnew.id, Kamis (28/10/2021).

Kata dia, hal ini akan menjadi atensi bersama pihaknya bersama pemerintah daerah khususnya dinas terkait agar dapat mencari solusi atas beban yang dipikul oleh kepala desa. Perlu diketahui desa adalah sebagai ujung tombak dari mendorong pembangunan daerah.

Puluhan BPD yang hadir

“Saya berharap kepada Pemda dalam hal ini dinas terkait agar menjadi atensi bersama dan bagaimana kita mencari solusi yang dibutuhkan para kepala desa terhadap perangkat-perangkat desanya,” ucapnya.

Dirinya mengatakan, dari Penghasilan Tetap (Siltap) dan Belanja Operasional (BOP) harus dipisahkan agar tidak terjadi penumpukan pembayaran gaji. Selama ini gaji perangkat desa dibayarkan tiga bulan sekali dan itu akan mengalami penumpukan nilai anggaran.

“Mestinya dipisahkan saja antara Siltap dan BOP itu. Kedepan gaji perangkat desa setiap bulan harus dikeluarkan dan tidak menumpuk,” sampainya.

Selain itu juga anggaran desa mesti didukung melalui program-program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Masyarakat tentunya akan menyampaikan aspirasi pembangunan melalui desanya masing-masing dan hal-hal lainnya, oleh karena itu perlu menjadi perhatian serius.

“Mata anggaran lain juga perlu didukung dan saya yakin keluhan dari masyarakat disampaikan kepada pihak desa secara langsung. Kita harus mengambil sikap terkait hal ini,” tukas dia. (JL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *