Terkait Kabar Keluhan Soal BBM Solar, Ada Kesalahpahaman, Ini Klarifikasi Nelayan Teluksasah

Agusman (baju polo ungu) bersama rekan-rekan nelayan Teluksasah, Seri Kuala Lobam saat menyampaikan klarifikasinya di Tanjunguban. Kamis (6/6/2024) malam
banner 120x600

BINTAN – Terkait adanya pemberitaan terkait keluhan nelayan Teluksasah yang disebut mengeluhkan susahnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, disebut merupakan kesalahpahaman dan ketidaktahuan. Agusman, salah seorang nelayan yang disebut mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM solar itu pun memberikan klarifikasi kepada awak media ini.

Agusman, salah seorang nelayan Teluksasah yang dijumpai pada Kamis (6/6/2024) malam menyebutkan jika dirinya tidak mengetahui secara persis mengenai kondisi penjualan BBM solar yang ada di sub penyalur yang menjadi langganannya dalam membeli BBM solar melalui rekomendasi nelayan yang ia miliki.

Kepada ignnews.id, Agusman menjelaskan jika dirinya bercerita “bual-bual” kosong saat duduk di tempat ngopi baru-baru ini. Dalam obrolan santai di tempat tersebut, ia ada menceritakan mengenai pembelian BBM solar yang ia beli di sub penyalur dengan jumlah yang sedikit. Obrolan tersebut, katanya, kemudian menjadi pemberitaan.

Setelah menjadi polemik, ia selanjutnya diberikan pemahaman oleh beberapa rekannya terkait pembelian BBM solar melalui sub penyalur yang sesuai dengan prosedur dan kebijaksaan untuk nelayan.

“Awalnya memang saya ada cerita membeli solar 10 liter, namun hanya diberi sebanyak 5 liter. Saya pikir kuota saya berkurang atau hilang. Ternyata setelah dicek, memang saat ini kuota saya belum ada. Ini karena rekomendasi pembelian solar saya belum keluar, sehingga 5 liter yang saya beli itu adalah kebijaksanaan sub penyalur saja dengan izin nelayan lainnya,” terangnya.

Ia mengatakan, memang saat ini dirinya dibantu nelayan lainnya sedang mengajukan perizinan di Provinsi Kepri terkait Elektronik Buku Kapal Perikanan (EBKP), sehingga dirinya belum bisa mendapatkan rekomendasi pembelian minyak solar subsidi.

“Intinya saya meminta maaf karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan saya soal solar nelayan, sehingga membuat gaduh di kalangan nelayan. Padahal selama ini kekompakan nelayan yang saling memberi dan mengerti, membuat kami semua dapat melaut kapan saja tanpa kendala kelangkaan solar,” jelasnya.

Sementara itu, Supratman alias Yusuf, Koordinator Lapangan Pengurusan Rekomendasi BBM Subdisi Nelayan Teluksasah menjelaskan, jika keluhan Agusman yang disebut di salah satu media merupakan kesalahpahaman yang diceritakan di kedai kopi. Ia menjelaskan jika selama ini, kebutuhan nelayan di wilayahnya aman dan tercukupi.

“Untuk mendapatkan kuota solar ini kan nelayan tidak dapat begitu saja, banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Misalnya persyaratan Pas Kecil Kapal yang diurus di Syahbandar dan berlaku untuk satu tahun, kemudian wajib diperpanjang jika sudah habis masa berlakunya,” ungkapnya.

Selain Pas Kecil Kapal, ada syarat lain yaitu Buku Kapal Perikanan yang wajib dibuat. Untuk Buku Kapal Perikanan ini, saat ini namanya Elektronik Buku Kapal Perikanan (EBKP), izin tersebut diurus ke Dinas Perikanan Provinsi Kepri.

“Setelah ada dua persyaratan tadi, nelayan juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), foto kapal dan surat permohonan pengajuan rekomendasi kuota solar ke Dinas Perhubungan Bintan. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita soal syarat itu,” terangnya.

Untuk Agusman, jelas Yusuf, beberapa waktu lalu EBKP nya habis masa berlaku dan sedang dalam tahap perpanjangan. Sehingga rekomendasi solar beliau belum dapat diajukan. Karena belum ada rekomendasi, maka stok solar yang ada saat itu, yang merupakan milik nelayan lain diberikan kepada dirinya, namun dalam jumlah yang terbatas.

“Saat itu stok minyak hanya ada 2 drum, itu pun merupakan kuota miliki beberapa nelayan saja. Sementara kami di sub penyalur di tempat kami ada 11 nelayan yang sudah terdaftar rekomendasinya. Karena kebijaksaan kawan-kawan, jadi solar ini kita bagi pembeliannya kepada nelayan yang kuotanya belum keluar, tujuannya agar sama-sama bisa melaut, tapi nanti diganti kalau kuota mereka sudah keluar,” jelasnya.

Ia menambahkan, soal kebijakan pembelian solar ini dilakukan agar nelayan dapat tetap melaut setiap saat dengan ketersediaan solar, meskipun kadang-kadang dibatasi agar merata.

“Kan tak mungkin kawan-kawan nelayan yang belum keluar rekomendasi kuotanya kami biarkan mengangak tak melaut, mereka kan manusia juga butuh makan anak istri. Yang terpentingkan kan kuota solar tidak kami salahgunakan keluar nelayan,” ucapnya.

Soal harga solar, lanjutnya, nelayan pemegang rekomendasi BBM sepakat dengan sub penyalur dengan harga Rp 8.000 perliter. Harga tersebut sudah didiskusikan dan disetujui para nelayan. Hal tersebut disetujui karena nelayan merasa tidak mampu untuk membeli BBM solar langsung ke agen dengan pembelian yang banyak dan pembayaran secara tunai.

“Terus terang nelayan banyak tak mampu membeli solar sekaligus ke agen. Karena nilainya cukup besar dan pembelian wajib dilakukan sekaligus untuk jatah sebulan melaut. Jika dikalikan dengan harga Rp 6.800 perliter di agen, maka jumlahnya cukup besar, sementara penghasilan sekali melaut jauh dari itu.” imbuhnya.

Contoh saja, lanjutnya, Pak Agusman ini biasanya punya kuota 150 liter sebulan untuk kapalnya dengan mesin R175 dompeng atau 20 PK. Kalau dia ambil sekaligus 150 liter di agen, ia harus membayar sekitar Rp 1 jutaan. Nilai segitu ia tidak sanggup, tapi kalau dicicil tiap hari baru mampu. Solusinya pembeliannya maka di sub penyalur.

“Kalau lewat sub penyalur lebih mudah. Pertama kami tak keluar modal besar, kedua ongkos angkut dan simpan ditanggung sub penyalur. Ketiga, pembelian minyak bolah diecer, misal sehari atau sekali berangkat 5 atau 10 liter. Bahkan malah ada nelayan yang hutang dulu, pulang melaut baru bayar. Jadi nelayan lebih terbantukan,” rincinya.

Jika selisih harga Rp 1.200 dari harga BBM subsidi, maka nelayan tidak merasa keberatan dengan kemudahan tadi. Ia mengatakan juga dengan sistem tersebut merupakan harga yang sangat wajar.

“Bahkan, jika ada nelayan yang tidak punya rekomendasi kuota, sub penyalur juga kasih kebijakan harga yang sama yaitu Rp 8.000 per liter. Karena di tempat kami ada juga nelayan yang sampingan, misalnya di darat kerja serabutan, pendapatan tidak cukup, mereka melaut juga agar kebutuhan tercukupi, itu pun kami beri kebijaksanaan antar nelayan. Intinya kami ingin nelayan ini tetap melaut dan mendapatkan solar dengan mudah, tidak seperti beberapa tahun lalu, cari solar keliling jauh-jauh dengan harga yang jauh lebih tinggi,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, untuk rekomendasi nelayan mendapatkan kuota BBM solar bukan perkara sederhana dan mudah membalikan telapak tangan. Menurutnya peran kekompakan nelayan, organisasi nelayan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi hal yang harus bersinergi. Saat ini, kemudahan pemerintah terhadap nelayan sudah baik dan harus dijaga bersama oleh semua elemen.

“Ya kami tidak bisa jalan sendiri, semua elemen punya peran dan semua itu butuh proses, waktu dan tenaga. Sehingga kuota BBM solar yang kami terima ini benar-benar kami manfaatkan untuk kesejahteraan kawan-kwan nelayan, baik nelayan yang ada kelompok kami, maupun nelayan lainnya yang bekerja sebagai serabutan atau korban PHK,” tutup Sekjen KNTI Seri Kuala Lobam ini.(Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *