Tim Terpadu Perizinan Bintan Minta Pengembang PT Karya Putra Bintan Penuhi Kewajiban Sesuai Izin PBG

Lokasi pembangunan perumahan PT Karya Putra Bintan yang dipantau oleh Tim Terpadu Perizinan Pemkab Bintan pada Rabu (21/2/2024) foto oleh Aan
banner 120x600

BINTAN – Tim Terpadu Perizinan Pemkab Bintan yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinal Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satpol PP meminta pengembang PT Karya Putra Bintan untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan pada perizinan yang diberikan.

Salah satunya adalah pembangunan tembok penahan tanah dan juga drainase sebagaimana yang diwajibkan dalam perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan juga sesuai dengan izin lingkungan pada dokumen UKL/UPL yang sudah disetujui.

Permintaan Tim Terpadu Perizinan Pemkab Bintan tersebut disampaikan saat pengecekan di lokasi pembangunan perumahan milik PT Karya Putra Bintan di Jalan Eka Bakti, RT 04/ RW 04 Kelurahan Tanjunguban Utara pada Rabu (21/2/2024) siang.

Di lokasi pembangunan perumahan, Tim Terpadu mendapati belum dibangunnya tembok penahan tanah sebagaimana disyaratkan. Pembangunan tembok penahan tanah tersebut akan berfungsi mencegah adanya luapan lumpur dan tanah serta pendangkalan di drainase yang sudah ada.

Kemudian, pihak pengembang PT Karya Putra Bintan juga belum membangun drainase perumahan yang terkoneksi dengan drainase perumahan lain yang berdampingan di sebelah lokasinya.

Muhammad Aulia Ferdiyansyah, Sekretaris Kelurahan Tanjunguban Utara yang mendampingi Tim Terpadu Perizinan Pemkab Bintan dan pihak pengembang serta RT dan RW mengatakan jika pihak pengembang diwajibkan melakukan pembangunan tersebut karena memang diwajibkan dalam dokumen perizinan.

“Tadi sudah disampaikan dan pihak pengembang juga berjanji akan memenuhi kewajibannya dalam membangun rumah. Kewajiban tersebut akan diutamakan dibandingkan pada pembangunan unit-unit rumah,” sebutnya.

Ia mengatakan, pihaknya selaku pemerintah setempat mendukung adanya pembangunan, namun ia menegaskan semuanya harus sesuai dengan aturan yang diwajibkan pemerintah.

“Nanti kami juga akan melakukan pengawasan di lapangan apakah pembangunan dan peringatan tim terpadu akan dilaksanakan atau tidak. Kami tentunya berharap pihak penegmbang juga akan mematuhi semua kewajiban yang ada, sehingga akan lancar dalam pembangunan usahanya,” ucapnya. (Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *