IGNNews.id, Mandau – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, turun langsung menjemput aspirasi masyarakat dalam agenda reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Mandau, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, isu pendidikan dan fasilitas penunjang kegiatan sosial menjadi poin utama yang disuarakan warga.
Dialog yang berlangsung interaktif ini mengungkap kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang berdampak pada sulitnya akses beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Kawal Beasiswa di Tengah Efisiensi Anggaran
Menanggapi keluhan orang tua dan mahasiswa terkait bantuan pendidikan, H. Misno menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan sektor prioritas. Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar yang wajib dijamin keberlangsungannya oleh pemerintah.
“Efisiensi anggaran adalah kebijakan yang perlu disikapi dengan bijak. Namun, hak dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, harus tetap terjaga dan menjadi prioritas utama dalam pembahasan di DPRD nanti,” tegas H. Misno.
Ia berjanji akan membawa persoalan beasiswa ini ke dalam rapat komisi agar ada solusi nyata bagi para mahasiswa di Bengkalis yang terdampak kebijakan tersebut.
Dukungan Fasilitas Sosial Masyarakat
Selain isu pendidikan, warga Mandau juga mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana berupa kursi dan tenda. Fasilitas ini dinilai sangat krusial untuk menunjang kegiatan sosial, keagamaan, serta kemasyarakatan di lingkungan pemukiman.
H. Misno secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan bantuan tersebut agar dapat segera dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
“Insyaallah, aspirasi terkait kebutuhan kursi dan tenda ini akan kami kawal prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Target kami adalah manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga untuk menunjang kegiatan di lingkungan mereka,” tambahnya.
Komitmen Tindak Lanjut
H. Misno memastikan bahwa seluruh poin aspirasi, mulai dari infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga bantuan sosial, telah dicatat secara resmi. Data tersebut akan menjadi bahan masukan penting dalam koordinasi antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Melalui reses ini, politisi senior tersebut berharap kebijakan pembangunan kedepannya semakin tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan rakyat kecil di Kabupaten Bengkalis.
