Pimpinan DPRD Natuna saat menggelar RDP antara Pedagang Pasar Ranai dan Pemerintah
Ignnews.id, Natuna – Bangunan Pasar Rakyat yang dibangun sejak tiga tahun lalu ternyata banyak meninggalkan permasalahan. Pasalnya bangunan yang rencananya diperuntukkan untuk merelokasikan para pedagang di pasar Ranai, ternyata terus menuai kritikan dan tekanan dari para pedagang. Hal ini dikarenakan pembangunan pasar rakyat yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut dinilai masih banyak kekurangan fasilitas memadai dan terkesan dipaksakan.
Puluhan pedagang yang terdiri dari pedagang ikan dan pedagang daging di pasar ikan Natuna mendatangi Kantor DPRD sebagai wakil rakyat agar dapat menyampaikan ke Pemerintah Daerah supaya bangunan pasar rakyat bisa dibenahi.
“Sebetulnya kita sebagai pedagang siap pindah kapan pun, namun pemerintah juga harus memenuhi beberapa keperluan para pedagang contohnya ketersediaan air bersih dan juga meja yang akan di gunakan oleh para pedagang untuk berjualan,” ucap Aprizal selaku ketua Koperasi Pasar saat di ruang Paripurna dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Rabu (21/6/2023).
Aprizal mengatakan, pada dasarnya para pedagang tidak keberatan jika akan di relokasi ke pasar rakyat, namun ada beberapa tuntutan yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Karena banyak sekali kekurangan dari pasar tersebut, dan berbeda dari bangunan yang lainnya.
“salah satu contohnya yaitu septic tank pembuangan limbah sangat kecil dan tidak sesuai karena yang ada sekarang untuk rumah tangga, kita khawatirnya pembuangan ini mampet malah jadi masalah baru. Apalagi ketersediaan lapak bagi para pedagang dari total 57 lapak yang disediakan hanya 48 lapak, ditambah lagi untuk kios ada 10 pedagang yang disediakan hanya 7 kios saja,”sebutnya.
Menjawab permintaan dan keluhan para pedagang Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Marwan Sjah Putra menyampaikan bahwa ditemukan terjadinya perbedaan data jumlah meja untuk para pedagang karena ada beberapa pedagang memiliki dua meja.
“kenapa kami data ulang karena kami tidak ingin ada praktek jual meja di pasar baru, kami ingin manajemen yang bersih. Namun kami sepakat akan melakukan pendataan ulang meja ini dengan melibatkan pihak Perumda dan para pedagang agar tidak terjadi lagi ketimpangan terkait data meja ini,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah membangun pasar rakyat tersebut hanya untuk memberikan kenyamanan untuk para pedagang dan masyarakat yang berbelanja, hal ini karena kondisi pasar lama sudah sangat memperihatinkan.
“Namun kalau untuk kondisi meja, saya tidak menyalahkan pedagang namun ini prototipe dari Kementerian Perindag,” ungkapnya.
Namun demikian ia menyampaikan pihaknya akan mencoba mencari solusi sebaik mungkin bagaimana semua pedagang yang ada di pasar baru bisa terakomodir dan bisa nyaman dalam berjualan.
“Intinya kita isi dulu pasar ini agar segera diserah terima oleh pihak kementerian, nanti kalau sudah kita terima kita akan melengkapi sarana penunjangnya melalui dana APBD Kabupaten,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki menyampaikan pihaknya akan memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Disperindagkop dan Perumda untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kalau dalam dua minggu tidak selesai saya akan menyampaikan kepada pimpinan agar masalah ini di Paripurnakan, mungkin nanti juga akan di bentuk tim Pansus atau tim Panja, kita akan lihat nanti,” pungkasnya. Laporan (Hardiansyah).
