BINTAN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2022 dikabarkan belum dilakukan pembahasan. Hal ini berdasarkan dari informasi sejumlah pihak yang didapat media ini.
Belum dibahasnya LPP APBD Tahun 2022 ini dipastikan buntut dari aksi walkout 12 Anggota DPRD Bintan pada rapat paripurna tersebut pada 29 Mei lalu terkait permasalahan pemilihan Wakil Bupati Bintan yang dianggap tidak berjalan semana mestinya.
Meski demikian, terlambatnya pembahasan LPP APBD tahun 2022 dipastikan akan mengakibatkan tata kelola keuangan daerah terancam dan kepentingan masyarakat dari keuangan daerah terancam.
Tino Rila Sebayang, S.IP, M.Si, Putra Daerah Bintan yang juga Konsultan Politik dan Media Anthromedius Indonesia mengatakan jika permasalahan LPP APBD Bintan tahun 2022 akan menjadi permasalahan besar jika tidak segera dilakukan pembahasan bersama dan kemudian disahkan.
Ia mengamati jika Pemkab Bintan telah menyampaikan rancangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Bintan, yang kemudian DPRD Bintan melakukan Paripurna di tanggal 29 Mei 2023. Para rapat tersebut ada dinamika antar fraksi yang berujung aksi walkout (WO) oleh 12 Anggota DPRD dari sejumlah fraksi.
“Menilik aksi walkout ini, ternyata berdampak pada langkah lanjutan, yakni Pembahasan Bersama terkait LPP ABPD antara Pemkab Bintan dan DPRD Bintan. Terhitung sejak 29 Mei, setidaknya 29 Juni lalu telah mencapai titik kesepakatan. Namun, hingga hari ini 18 Juli, Pemkab Bintan belum menerima undangan dari DPRD Bintan untuk melakukan Pembahasan Bersama tersebut. Dalam artian, telah melebihi batas waktu yang diatur sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda,” terangnya saat menanggapi permasalahan tersebut, Selasa (18/7/2023)
Ia mengatakan, dari informasi yang didapat, Pemkab Bintan pada 10 Juli lalu telah melayangkan surat yang berisikan tentang Konfirmasi Ranperda yang disertai dengan permohonan agar Pembahasan Bersama dapat segera dilaksanakan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan polemik dalam tata kelola keuangan daerah. Di saat, langkah kesepakatan dalam agenda Pembasan Bersama ini, tak kunjung dilakukan.
“Melihat dinamika paripurna, yang dikabarkan fraksi Nasdem, Demokrat dan PKS melakukan aksi walkout. Tentu tidak salah, akan menciptakan persepsi bahwa adanya muatan politis pada rangkaian LPP APBD 2022. Hal yang wajar, jika interaksi politik menjadi rajut penghubung dalam mencapai kesepakatan LPP APBD di setiap Daerah,” ungkapnya.
Namun, sambungnya, perlu diperhatikan pula, bahwa sikap politik harusnya berujung pada kepentingan hajat hidup orang banyak. Dalam artian, kepentingan politik itu dibangun oleh kepentingan rakyat. Mengingat bahwa Pembasan Bersama belum dilaksanakan, maka kepentingan politik antar fraksi justru terkesan mempertontonkan pertarungan politik semata. Ditambah lagi, pertarungan politik ini, justru harus mempertaruhkan tata kelola keuangan daerah yang menjadi penentu bagi kepentingan rakyat di Bintan.
“Kita paham soal situasi politik pemilihan Wakil Bupati Bintan saat ini. Kemudian juga saat ini memang memasuki tahun-tahun politik, hanya saja cukuplah bertarung pada panggung yang tepat, serta tidak menjadikan rakyat sebagai taruhannya. Pertarungan politik sebisanya berada pada tataran substansi, yang membicarakan kepentingan ideal bagi rakyat. Bukan, memanfaatkan panggung anggaran, yang dijadikan sebagai pentas konflik. Sehingga rakyat mendapat imbasnya kemudian,” ungkap pria yang merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung ini.
Sementara itu, Piven Sumanti Wakil Ketua I dan Agus Hartanto Wakil Ketua DPRD Bintan yang dikonfirmasi terkait permasalahan LPP APBD 2022 tersebut melalui pesan Whatsapp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diunggah. Begitu juga Ronny Kartika, Sekda Bintan juga belum memberikan tanggapan terkait permasalahan yang sama tersebut (redaksi)
