ignnews.id,Anambas-Seorang pemuda yang berani menyampaikan keluh kesah yang terjadi di desanya terkait minimnya transparansi Pemerintah Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dalam pengelolaan anggaran desa ke masyarakat.
Budi Gunawan selaku pemuda sekaligus warga Desa Telaga Kecil menyampaikan, bahwa dirinya merasa janggal terhadap kinerja pemerintah desa dikarenakan minimnya transparansi laporan keuangan yang dikelola oleh desa ke kalangan masyarakat.
“Sejumlah program yang dikelola oleh desa tidak dapat dijelaskan dengan seutuhnya kepada saya. Contoh kecil yakni anggaran pembinaan bagi Karang Taruna di bidang kesenian terkait pengadaan barang yakni empat unit soundsystem menelan anggaran sekitar Rp 82 juta akan tetapi pihak desa yang membelanjakannya. Kuat dugaan nilai barang tersebut tidak sesuai,” ungkap Budi Gunawan selaku pemuda dan warga Desa Telaga Kecil ketika menemui ignnews.id, kemarin.
Dirinya berharap kepada pihak desa agar lebih transparan kepada masyarakat dalam mengelola anggaran desa. Kata dia, anggaran desa disalurkan oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Lalu ia membeberkan lagi persoalan tentang pengadaan kapal yang terbuat dari bahan kayu menelan anggaran Rp 67 juta, pengadaan peralatan penggilingan padi menelan anggaran sekitar Rp 11 juta. Kemudian pembangunan Gedung Paud Desa Telaga Kecil dianggarkan sekitar Rp 390 juta.
“Anggaran besar, bangunan Paud dengan ukuran 9 meter x 7 meter. Perlu penjelasan secara pasti kepada masyarakat, agar tidak terjadi dugaan pemikiran negatif,” sebut dia.
Dirinya juga telah melakukan koordinasi dengan salah satu pegawai yang bekerja di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, namun tidak ditanggapi. Dirinya hanya ingin mendapatkan jawaban secara pasti agar dirinya tidak salah paham menilai pengelolaan anggaran desa yang sedang dikelola saat ini oleh desa.
“Sebagai masyarakat saya kira wajar saya berdiskusi, namun mungkin saya bukan orang kaya atau bukan anak pejabat maka saya tidak dipedulikan. Mestinya hal ini tidak perlu terjadi jika saya sudah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar,” ucapnya.
Lanjut dia menceritakan, beberapa waktu lalu pihak desa merencanakan pengadaan pembelian kapal feri dengan nilai anggaran sekitar Rp 300 juta. Namun pembelian kapal tersebut diberikan atas nama salah satu staf desa itu sendiri.
“Jika hal itu benar adanya, tentu saya curiga terjadinya Nepotisme didalam melakukan pengadaan barang,” imbuh dia.
Ia berharap kepada pemerintah desa agar dapat lebih transparan setiap anggaran yang dikelola dan dapat disampaikan kepada masyarakat.
“Saya yakin, jika anggaran yang dikelola desa disampaikan dengan transparan, kami tidak akan meragukannya,” tukas dia. (Fendi)
