Beranda Daerah Politisi PPP Gelontorkan Gajinya Untuk Mahasiswa dan Masyarakat

Politisi PPP Gelontorkan Gajinya Untuk Mahasiswa dan Masyarakat

460
0
Tampak foto sejumlah peserta rapat menyepakati kesepakatan

Ignnews.id,SIANTAN-Dalam menggelar rapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah, DPRD, Sekretaris Daerah, Unsur Muspika dan sejumlah perwakilan masyarakat terkait rencana beroperasi kapal Fery angkutan penumpang dari pelabuhan Sri Bintan Kota Tanjungpinang menuju pelabuhan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kapal feri yang beroperasi untuk mengangkut sejumlah penumpang mengikuti protokol kesehatan. Namun desakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) terus bergulir dengan menolak berlayarnya kapal tersebut.

Usulan dan pendapat terus disampaikan dalam menggelar rapat saat itu dan akhirnya keputusan itu disepakati bahwa demi keamanan penumpang menggunakan kapal feri tersebut maka tidak dibenarkan beroperasi selama masa pademi covid-19.

Baca Juga:  21 ABK Harus Isolasi Mandiri Perintah Danlanal Tarempa

Solusi lain yang disepakati yakni memberi santunan kepada calon penumpang mulai dari sejumlah mahasiswa dan masyarakat, tentu hal itu harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Jelang keputusan itu diberlakukan, Ketua DPRD Anambas menyatakan, bahwa dirinya siap mengeluarkan anggaran gajinya sebesar Rp 30 juta untuk membantu masyarakat dan mahasiswa tersebut.

“Kita bantu menjelang regulasi itu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Saya siap dipotong gaji sebesar Rp 30 juta untuk mahasiswa dan masyarakat,” sebut Hasnidar selaku Ketua DPRD Anambas kepada IGNNEWS.ID, Kamis (14/5).

Baca Juga:  Desa Terluar Bebas Nikmati Jaringan Internet

Sedangkan, Abdul Haris juga mengatakan, tindakan ini harus cepat ditanggapi dan desakan itu terus bergulir dikalangan masyarakat. Dirinya juga siap dipotong gajinya sebesar Rp 20 juta untuk membantu masyarakat dan mahasiswa yang telah terdata oleh tim menjelang regulasi ditetapkan.

“Saya bersedia juga dipotong gajinya demi membantu masyarakat dan mahasiswa yang akan rencana pulang ke Anambas nantinya. Bukan kita tidak ingin cepat melakukan tindakan. Namun menjalankan birokrasi di pemerintahan ini harus mengikuti peraturan yang berlaku,” tutur dia. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here