Ignnews.id,Anambas-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMPP) telah menyurati kepada pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga Kementerian Perhubungan agar mengembalikan trayek pelayaran tol laut yang sandar di pelabuhan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).
Kepala DKUMPP Anambas, Usman mengatakan ketika ditemui bahwa Pemda KKA menolak terkait hal tersebut mengingat masyarakat anambas khususnya di Jemaja masih membutuhkan pelayanan pelayaran kapal tol laut itu.
“Persoalan penambahan rute ke wilayah lain kami tidak persoalkan, tapi trayek yang melayani anambas jangan dihilangkan. Kami sudah bersurat kepihak terkait,” ungkap Usman selalu Kepala DKUMPP KKA kepada Ignnews.id, Rabu (30/12/2020).
Katanya, kapal tol laut yang sandar dipelabuhan Letung telah melayani selama satu tahun terakhir ini. Kebutuhan kapal tol laut untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang berada diwilayah perbatasan yang diketahui sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara (KSPN).
“Mohon dikembalikan lagi rute kapal tol laut ke pelabuhan Letung. Masyarakat masih sangat membutuhkan apalagi diwaktu-waktu yang penting dan diketahui anambas sering mengalami perubahan cuaca yang panca roba,” jelasnya.
Ia menyebutkan, bahwa tol laut sangat dibutuhkan oleh pedagang dan tentu hal ini sangat berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat mengenai ketersedian barang.
“Saya juga belum bisa pastikan apakah kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pelayaran Nasional (Pelni) ataupun kebijakan dari Kemenhub,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris,SH menyayangkan dengan adanya pengalihan trayek rute kapal tol laut menuju pelabuhan Letung ke daerah lain. Pemda hingga saat ini belum mengetahui secara pasti apa alasan sehingga hal tersebut bisa terjadi.
“Kita akan menyurati kepihak yang terkait terkait persoalan ini. Transportasi laut bagi Kabupaten Kepulauan Anambas sangatlah penting agar tidak mengalami terisolir,” ucap dia.
Tambah dia, dirinya telah memerintahkan jajarannya agar dapat berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar kapal tol laut tersebut tetap sandar di pelabuhan Letung.
“Apapun alasannya kepentingan masyarakat harus diutamakan. Kami tidak ingin kebijakan yang dikeluarkan merugikan masyarakat anambas khusus di Jemaja yang masih membutuhkan kapal tersebut,” tegas dia. (Red)
