Beranda Kepri Anambas Warga Payalaman Belum Minat Urus BUMDes, Benarkah?

Warga Payalaman Belum Minat Urus BUMDes, Benarkah?

70
0
Foto Kades Payalaman Kecamatan Kute Siantan, Acok Baso (foto Ignnews.id)

Ignnews.id,Anambas-Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Payalaman, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) belum bisa dibentuk diakibat minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tahun 2020 anggaran Dana Desa (DD) banyak dialihkan untuk penanganan warga yang berdampak covid-19 khususnya dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Acok Baso selaku Kepala Desa Payalaman, Kecamatan Kute Siantan,KKA mengatakan, sejak dirinya dilantik pada tanggal 22 Januari 2020 silam masih belum ada warga yang ingin menjadi kepengurusan Bumdes.

“Saya akan benah terkait Bumdes ini kedepannya. Diketahui akan banyak kegiatan yang dapat dilakukan melalui Bumdes nantinya,” ungkap Acok Baso selaku Kades Payalaman Kecamatan Kute Siantan KKA ketika ditemui Ignnews.id, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga:  Horee... Belajar Tatap Muka Telah Dibuka

Kata Acok yang diketahui sebagai mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA mengatakan, melalui Bumdes warga akan dapat lebih diringankan terkait pembayaran iuran air, Bumdes juga bisa mengelola pasar, mebel, kedai makan, kedai pakaian dan bahkan mengelola air dan lainnya.

“Belum ada yang mau mengelola Bumdes hingga saat ini. Pada prinsipnya pihak desa akan menyertakan modal untuk Bumdes,” ucap dia.

Dia juga menjelaskan terkait bantuan selama pandemi ini, dari 381 Kepala keluarga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hampir mencapai 100%.

Baca Juga:  Akibat Pandemi Covid-19, Bilis Gagal Eksport Ke Jepang

Hal ini mencakupi BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sebanyak 45 orang, BLT Kabupaten sebangak 62 orang, BLT Provinsi sebanyak 152 orang, BST KEMENSOS ( Bantuan Sosial Tunai Kementrian Sosial) sebanyak 67 orang, PKH (Program Keluarga Harapan) Sebanyak 20 Orang, dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 31 orang.

“Mayoritas warganya yang berkerja sebagai petani dan nelayan mencapai 35%. Selebihnya bekerja sebagai buruh, kuli bangunan, PNS serta PTT,” jelasnya. (Rn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here