Natuna  

Wakil Ketua I DPRD Natuna Ungkapkan Minimnya Akses Sinyal Diperbatasan

banner 120x600

Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah saat menyampaikan sejumlah kendala pada Jaringan Telekomunikasi di Natuna yang masih minim

Ignnews.id, Natuna – Momen kunjungan rombongan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menjadi poin dalam menyampaikan sejumlah keluhan yang ada di wilayah perbatasan NKRI Kabupaten Natuna.

Hal yang utama yang disampaikan Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah yaitu selama ini pemerintah pusat sudah sangat konsen terhadap akses sinyal komunikasi dan telekomunikasi di Natuna.

Namun demikian keinginan tersebut, tidak diimbangi dengan peningkatan kualitasnya jaringan terhadap akses diwilayah terluar Kabupaten Natuna.

“Terutama banyaknya tower, tapi minimnya sinyal,” ujar Ganda usai menghadiri rapat koordinasi Pemerintah daerah dengan Kemenkopolhukam. Rabu (1/11/2023).

Wakil Ketua I DPRD Natuna turut mengadiri Rapat koordinasi Pemerintah Daerah bersama Kemenkopolhukam

Ganda mengatakan, bahwa pemerintah daerah bersama pihak Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan TNI untuk memakai tower-tower yang ada agar bisa menghubungkan dengan wilayah Kecamatan yang masih krisis sinyal.

“Hari ini kita akan menyurati Kemenkominfo dan Kemenko Polhukam agar pihak pemangku kebijakan bisa mengambil kebijakan agar sinyal di Natuna bagus,” ungkap Ganda.

Ganda menjelaskan, karena solusinya ada di pusat dan di daerah tidak bisa mengambil kebijakan.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Rhodial Huda menyebut sembilan Kecamatan di Natuna masih krisis sinyal.

Rhodial menuturkan, 9 Kecamatan tersebut, Pulau Laut, Midai, Seluan, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Sedanau, Subi, Pulau Panjang, dan Serasan.

“Hampir separuh wilayah kita masih krisis sinyal,” kata Rhodial.

Rhodial menyatakan, bahwa akses sinyal sangat diperlukan warga, karena Natuna merupakan daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) di Indonesia.

“Saat ini untuk lokasi yang sangat minim akan akses sinyal yaitu di Kecamatan Midai, maupun Kecamatan Pulau Laut,”ungkapnya.

Rapat koordinasi Pemerintah Daerah bersama Kemenkopolhukam

Wabup Rodhial menyampaikan dengan adanya koordinasi ini diharapkan dapat menjadi catatan agar permasalahan jaringan akses internet bisa berjalan lancar.

“Semoga usulan yang ada terkait jaringan internet di Kepulauan bisa teratasi secepatnya sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan baik,” harapnya. Laporan (Hardiansyah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *