Koordinasi antara AMNI bersama pihak Manager ULP PLN Ranai
Ignnews.id, Natuna – Aksi unjuk rasa damai, dengan minimnya dukungan dari masyarakat tidak menyurutkan Aliansi Masyarakat Natuna Independen (AMNI) untuk tetap berpedoman kepada norma – norma yang ada dalam penyampaian pendapat di muka umum guna menyikapi permasalahan sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah Natuna.
Selaku koordinator aksi tersebut Randa Natuna menuturkan bahwa PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini ULP PLN Ranai harus segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan reformasi management agar PT. PLN (Persero) khususnya ULP PLN Ranai lebih sehat kedepannya.
Selain itu ada beberapa poin dasar dalam aksi ini adalah Pihak PT. PLN (Persero) harus bertanggung jawab akibat dari pemadaman listrik yang tidak beraturan sehingga mengakibatkan kerusakan alat elektronik masyarakat.
“kami meminta ini menjadi atensi bagi PT. PLN terutama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN terhadap persoalan krisis listrik wilayah Natuna, karena Natuna termasuk dalam kategori wilayah Pulau – Pulau di perbatasan harus menjadi prioritas dalam program percepatan menerangi wilayah perbatasan sebagai Garda terdepan Republik Indonesia,”ucap Randa saat menyampaikan pernyataan sikap. Senin (5/6/2023).
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Manager ULP PLN Ranai, Boni Sufianto mengaku saat ini mesin PLN Ranai masih kekurangan daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Namun pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat untuk mendatangkan mesin baru untuk menambah kebutuhan kelistrikan di wilayah Kabupaten Natuna.
Berdasarkan hasil pertemuan itu, pihak PLN memberikan surat pernyataan yang dibacakan oleh Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar yang berisikan sebagai berikut :
Bahwasanya Manager ULP PLN Ranai atas nama Boni Sufianto menyarakan menerima segala tuntutan demo yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelistrikan di Natuna dan bersedia menyelesaikan tuntutan pada tanggal 18 Juni 2023 mendatang.
Dalam surat pernyataan tersebut juga dibunyikan bahwasanya, jika tuntutan demo tidak terpenuhi, pihak ULP PLN Ranai akan berkoordinasi dengan pihak AMNI sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai komitmen bersama yang telah dibuat. Laporan (Hardiansyah).
