IGNNEWS.ID, LINGGA- Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) pertanyakan pembatasan pembelian BBM jenis Partalite oleh SPBB Junaidi. Menurut mereka, BBM jenis pertalite bukan BBM bersubsidi yang harus mendapatkan pengawasan khusus dalam penyalurannya.
“Selama ini kami bebas membeli BBM jenis Partalite sesuai kebutuhan penjualan. Namun belakangan pemilik SPBB membatasi pembelian tanpa ada alasan yang jelas” kata salah seorang Pemiliki kios BBM yang mengaku bernama Andi daerah Kelurahan Raya, Kecamatan Singkep Barat kepada ignnews.id, Selasa (13/06/2023).
Dikatakan, sejak pergantian BBM jenis premium (bensin) ke Partalite yang notabene menarik subsidi BBM jenis tersebut tidak ada persoalan dalam pembeliannya. Pemilik warung dapat membeli berapapun kebutuhan penjualan yang diinginkan.
“Kalau BBM jenis solar kami maklum untuk dibatasi sesuai dengan kebutuhan karena memang ada subsidi. Kalau Memang kekurangan kenapa tidak dari awal dibatasi,” katanya bertanya.
Terkait hal ini, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Said Hendri, mengaku belum menerima laporan terkait adanya pembatasan pembelian BBM jenis Partalite di Kecamatan Singkep Barat.
“Saya belum menerima laporan dari pemilik Rekom dan Camat setempat yang mengeluarkan Rekom, sebaiknya ditanyakan langsung ke mereka,” kata Said Hendri.
Terpisah Camat Singkep Barat, Febrizal Taufik, mengatakan, pihak kecamatan tidak pernah membatasi penyaluran BBM jenis Partalite. Kondisi sebenarnya adalah ada upaya penyesuaian pembelian yang di lakukan pihak kecamatan dengan kebutuhan BBM jenis Partalite di setiap desa.
“Perlu diluruskan kami bukan melakukan pembatasan pembelian. Tapi menyesuaikan kebutuhan Partalite sesuai dengan pengajuan pemilik Rekom BBM,” kata Febrizal Taufik.
Pria yang akrab disapa Ical ini, menerangkan, penegasan penyaluran Partalite diwilayahnya dilakukan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan dalam pengunaan BBM. Meski bukan BBM bersubsidi, namun melihat kondisi wilayah Kabupaten Lingga, pengaturan quota BBM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan persetujuan dari kepala desa.
“Penyalurannya juga sesuai Rekom lama yang telah disetujui bagian ekonomi. Kami hanya menjalankan bukan pengambil kebijakan,” imbuhnya. (tengku)
