Bawaslu RI Resmikan Desa Anti Politik Uang

Anggota Bawaslu Pusat (RI) saat menandatangani peresmian desa anti politik uang di Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas. (foto Istimewa)
banner 120x600

Ignnews.id, ANAMBAS- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar acara peresmian desa anti politik uang di Desa Tebang Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia, Selasa (1/9/2020).

Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bawaslu KKA memberikan pesan tersirat bahwasanya untuk seluruh Calon Kepala Daerah (Cakada) nantinya untuk tidak melakukan politik uang dan dengan diresmikan Desa Tebang sebagai desa anti politik uang itu pertanda diseluruh pelosok desa yang ada di KKA dapat kiranya memberikan semangat yang sama.

“Bawaslu tetap menjalankan tugas secara profesional dan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19. Alasan apapun saat ini kita melaksanakan Pilkada pada masa pandemi covid-19,” kata Rahmat Bagja selaku anggota Bawaslu Pusat RI ketika diwawancarai sejumlah wartawan, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya lagi, ia berharap kepada petugas Bawaslu dapat mengawasi disaat masa tenang dari perbuatan indikasi politik uang nantinya. Ia juga menyebutkan bahwa akses jaringan internet sangat minim dan oleh karena itu harus bekerja secara maksimal.

“Masa tenang itu yang harus dipantau. Biasanya politik uang terjadi disaat masa-masa tenang. Saya harapkan juga netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga.

Kata dia, kepada petugas Bawaslu di KKA yang letak geografisnya cukup sulit dan menantang wilayah kerja antar pulau, oleh karena itu harus sering berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak keamanan setempat.

“Dengan bantuan stakholder lainnya, dapat kiranya petugas Bawaslu harus sering proaktif dan koordinasi dengan pihak keamanan secara intens,” sebut dia.

Dirinya juga menilai faktor kerawanan cukup tinggi di KKA hal itu dikarenakan kendala geografis. Hal ini menjadi dasar indeks kerawanannya lebih tinggi dari daerah lain.

“Misalnya, pada saat rekapitulasi, anambas salah satu selalu mengalami keterlambatan, hal itu dikarenakan faktor jaringan dan faktor pemindahan data,” ucap dia.

Sementara itu Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, bahwa Pemda akan tetap mendukung secara penuh terkait antisipasi dan perbuatan politik uang pada saat Pemilukada berlangsung dimasa yang akan datang.

“Pada prinsipnya Pemda semua persiapan tahapan pelaksanaan Pemilukada kedepannya tetap suport total habis. Kita juga terus melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan dan menerima perbuatan politik uang di Pemilukada yang sebentar lagi dimulai,” pungkas dia. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *